MediaJawa - Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Karupbasan) Kelas I Kupang, Sahid Andriyanto Arief, bersama seluruh jajarannya berpartisipasi dalam webinar bertajuk "Birokrasi Digital Menuju Indonesia Emas 2045: Peluang dan Tantangan," yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum dan HAM Jawa Tengah (Jateng), Selasa (28/05).
Karupbasan Kupang, Sahid Andriyanto Arief, menekankan pentingnya kegiatan tersebut kepada seluruh jajarannya. Menurutnya, semua instansi pemerintah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia, khususnya Rupbasan Kupang, harus mampu beradaptasi dengan dunia digital untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
"Kita saat ini dituntut untuk berada dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang berarti pelaksanaan tugas dan fungsi sudah mengandalkan elektronik atau digital. Jadi, wajib untuk kita mengikuti acara ini sampai selesai. Kita harus berpartisipasi mendukung dan mewujudkan Indonesia Emas 2045," ujar Andriyanto.
Acara ini menghadirkan narasumber terkemuka, yaitu Fahru dari Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Deny Agung Pribadi selaku Chief Digital Transformation Officer (CTO) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Webinar dibuka langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badiklat Hukum dan HAM Jateng, Toni Sugiarto, yang menekankan pentingnya peran birokrasi digital dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. "Transformasi digital di sektor pemerintahan adalah langkah krusial untuk mencapai efisiensi dan transparansi yang lebih baik dalam pelayanan publik," ujarnya.
Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber pertama, Fahru, yang memaparkan strategi dan implementasi teknologi digital dalam birokrasi. Fahru menjelaskan bagaimana teknologi, seperti big data dan Artificial Intelligence (AI) dapat mempercepat proses administrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dia juga menyoroti inisiatif pemerintah dalam memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil.
Narasumber kedua, Deny Agung Pribadi, membahas tantangan dan peluang dalam penerapan birokrasi digital dari perspektif ekonomi. Deny menggarisbawahi pentingnya investasi dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung reformasi birokrasi. Dia menjelaskan bagaimana digitalisasi dapat membantu pemerintah meningkatkan efisiensi anggaran dan mengurangi potensi korupsi melalui sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Webinar ini diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi dari para narasumber. Mereka menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara berbagai instansi untuk mencapai tujuan bersama di era digital saat ini. Selain itu, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di bidang teknologi digital juga dianggap sebagai faktor kunci.
Partisipasi pimpinan dan jajaran Rupbasan Kupang dalam webinar ini menunjukkan komitmen untuk mendukung transformasi digital di Indonesia. Dengan mengadopsi teknologi dan meningkatkan kapasitas SDM, diharapkan jajaran Rupbasan Kupang dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan harapan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Nusa Tenggara Timur (NTT), Marciana D. Jone, berdasarkan visi Indonesia Emas 2045.
- Rupbasan Kupang
