 |
| Anies Baswedan (Rengga Sancaya/detikcom) |
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal kehebohan anggaran dalam Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.
Anies menilai, masalah penganggaran sudah terjadi selama bertahun-tahun dan pangkalnya adalah di sistem. Dia merasa mendapat 'warisan'.
"Ini problem muncul tiap tahun. Maka yang kita koreksi adalah sistem nya. Sistem masih manual pengecekan manual maka ada puluhan ribu item. Saya kerjakan satu-satu kemarin. Tapi saya tidak berpanggung," ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10/2019).
Anies menyebut saat ini sistem yang digunakan Pemprov DKI sudah digital tapi tidak smart, alias pengecekan masih dilakukan secara manual. Akibatnya, tetap ada pegawai yang teledor setiap tahunnya.
"Terlalu detail di level itu ada beberapa yang mengerjakan dengan teledor. Toh diverifikasi dan dibahas. Cara-cara seperti ini berlangsung setiap tahun. Setiap tahun muncul angka aneh-aneh. Kalau sistem smart, maka dia akan melakukan verifikasi," ucap Anies.
Menurut Anies, masalah ini juga muncul di era gubernur sebelum dirinya. Oleh sebab itu, dia tidak mau mewariskan hal ini ke penerusnya nanti.
"Kan ditemukan juga di era-era sebelumnya. Selalu seperti ini. Karenanya, menurut saya, saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucap Anies.
Anies berjanji akan membuat sistem dengan pengecekan otomatis di awal tahun depan. Sehingga, tidak ada lagi masalah anggaran aneh karena kesalahan input data.
"Agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami. Karena sistemnya sudah ada dari dulu, sehingga perencanaan yang dimulai di Januari, kan ada nanti rembuk Musrenbang, itu nanti tidak lagi menggunakan sistem yang melakukan pengecekan manual," kata Anies.
